4-syarat-Tax-Amnesty

Jangan Beli SUN, Sebelum Tahu 4 Syarat Penempatan Dana Tax Amnesty ini!

Jakarta, EKRAF.net – Program Pengungkapan Sendiri (PPS) yang kerap disebut tax amnesty jilid dua akan memasuki tahap penempatan dana (private placement) di Surat Utang Negara (SUN). Sebelum dapatkan SUN, mari kita lihat apa saja syaratnya.

Sesuai ketentuan dalam PMK 196/PMK.03/2021, Wajib Pajak yang investasikan harta bersih dalam SUN harus memenuhi empat ketentuan ini:

Pertama, transaksi harus dilakukan melalui Dealer Utama. Caranya, penempatan dana di pasar perdana dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kedua, investasi dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang USD hanya bisa dilakukan oleh Wajib Pajak yang mengungkapkan harta dalam valuta asing.

Ketiga, Dealer Utama wajib sampaikan laporan penempatan investasi pada Surat Berharga Negara di pasar perdana dalam rangka PPS kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Keempat, Wajib Pajak yang investasikan harta bersihnya dalam PPS harus sampaikan laporan realisasi kepada Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak setiap tahun sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi.

Empat ketentuan ini berlaku untuk Wajib Pajak yang mengikuti tax amnesty jilid dua dan ingin mendapatkan SUN.


Baca juga:


Februari ini, Pemerintah menawarkan dua SUN.

SUN pertama,adalah FR0094 yang jatuh tempo enam tahun, yaitu pada 15 Januari 2028. FR0094 menggunakan jenis kupon tetap (fixed rate) dengan sistem pembayaran kupon semi annual. Rentang bunga yang ditawarkan adalah 5,37%-5,62%. SUN ini menggunakan mata uang Rupiah.

SUN kedua adalah USDFR0003. SUN jenis ini menggunakan mata uang USD yang jatuh tempo selama 10 tahun, tepatnya tanggal 15 Januari 2032. Dengan masih menggunakan jenis kupon tetap, SUN ini juga masih pakai sistem pembayaran semi annual. Rentang bunga yang ditawarkan adalah 2,80%-3,15%.

Melalui keterangan resminya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan pelaksanaan transaksi private placement untuk dana PPS tersebut akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022.

“Transaksi tersebut akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 dengan tanggal settlemen pada hari Jumat berikutnya tanggal 4 Maret 2022,” kata Neil.

Pelaksanaan transaksi private placement dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Informasi selengkapnya tentang PPS bisa diperoleh melalui laman https://pajak.go.id/pps, nomor whatsapp khusus PPS 081156-15008 dan Kring Pajak 1500-008 pada Senin hingga Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. Selain itu, konsultasi secara tatap muka langsung dapat dilakukan melalui helpdesk khusus PPS di Kantor Pusat DJP dan seluruh unit vertikal DJP.***(TP)

Foto: PiggyBank / Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *