film pendek

Terbatas! Hanya Untuk 30 Film Pendek dan 30 Film Dokumenter Pendek

Jakarta, EKRAF.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) buka kesempatan pendaftaran penerimaan bantuan produksi untuk 30 film pendek dan 30 film dokumenter pendek.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) subsektor film ini akan menyediakan bantuan senilai 250 juta Rupiah bagi setiap film yang akan diproduksi atau sedang diproduksi di tahun 2021 ini.

Program ini bertujuan mendukung penguatan aspek permintaan dan penawaran ekosistem perfilman nasional di masa pandemi ini.

Program PEN subsektor film ini terbuka untuk produksi film pendek, film dokumenter pendek. Pelaksanaan produksi film terpilih wajib selesai hingga tahap final pada akhir periode program hingga 10 Desember 2021.

Tahapan seleksi penerima bantuan PEN subsektor ini terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi subtansi. Kemudian, penyelenggara melakukan penetapan penerima bantuan dan penandatanganan perjanjian kerja sama. Berikutnya, pencairan dana secara bertahap, lalu diikuti tahap monitoring dan evaluasi hasil bantuan. Tahap terakhir adalah penerimaan laporan pertanggungjawaban.

Penyelenggara sudah menentukan tujuh dokumen yang wajib dipenuhi bagi kamu yang ingin mendaftarkan proyek film yang dikerjakan rumah produksi maupun komunitas perfilman. Berikut ini adalah daftar dokumen yang harus dilengkapi:

  1. Surat pertanyaan tanggung jawab mutlak.
  2. Surat pernyataan tidak menerima bantuan pemerintah.
  3. Surat pernyataan film masih dalam tahap perencanaan atau produksi.
  4. Surat permohonan bantuan pemerintah bagi produksi film Indonesia.
  5. Ringkasan profil pengusul proposal permohonan bantuan pemerintah bagi produksi film Indonesia.
  6. Sistematika dokumen pendukung proposal bantuan pemerintah bagi produksi film Indonesia.
  7. Rincian anggaran biaya.

Syarat pendaftaran rumah produksi

Setiap rumah produksi hanya dapat mengajukan satu film siap produksi atau film yang sudah masuk tahap penyelesaian produksi di tahun 2021.

Rumah produksi yang berhak mendaftar adalah rumah produksi yang telah berbadan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Komanditer (CV). Kepemilikan saham rumah produksi ini dimiliki oleh Warna Negara Indonesia.

Rumah produksi harus sudah berdiri sebelum 1 Januari 2019 dan dapat dibuktikan dengan akta pendirian badan usaha.

Rumah produksi wajib menyampaikan secara resmi nama pemegang saham, nama dewan komisaris, nama dewan direksi dan nama eksekutif penanggung jawab perusahaan.

Penyelenggara juga mewajibkan pihak yang mendaftarkan rumah produksi merupakan seseorang yang secara hukum sah mewakili rumah produksi sesuai akta pendirian dan/ atau anggaran dasar (AD)/ anggaran rumah tangga (ART) rumah produksi yang setara direksi. Selain itu, ia juga berkewarganegaraan Indonesia.

Penanggung jawab rumah produksi harus cakap secara hukum. Artinya, ia berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia 21 tahun. Dengan merujuk pada pasal 330 KUH Perdata, ia harus berjiwa atau berakal sehat dan tidak sedang menjalani hukuman.

Rumah produksi harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar di sistem Online Single Submission (OSS) yang sekaligus sebagai Tanda Daftar Usaha Perfilman (TDUP). Hal ini harus dibuktikan dengan melampirkan salinan NIB dan TDUP yang masih berlaku.

Pendaftar wajib memiliki rekening di bank atas nama rumah produksi yang berstatus aktif dan melampirkan dokumen rekening ini ketika mendaftar.

Ia juga harus melampirkan salinan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Badan Usaha rumah produksi dan salinan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak untuk satu tahun terakhir.

Penyelenggara mewajibkan setiap pendaftar untuk melengkapi persyaratan administrasi dokumen sesuai format yang telah ditentukan.

Penyelenggara juga merekomendasikan penggunaan jasa konsultan keuangan kepada rumah produksi yang terpilih sebagai penerima bantuan. Hal ini untuk memastikan berkas pertanggungjawaban administasi dan keuangan lengkap dan sesuai dengan aturan yang ada dalam pemerintahan.


Baca juga:


Dokumen khusus rumah produksi

Rumah produksi harus membuat surat pernyataan yang berisi tentang kebenaran data dokumen dan lampiran pendukungnya. Dokumen tersebut harus asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, semua dokumen tersebut tidak dapat penguasaan pihak lain dan atau sengketa hak kekayaan intelektual.

Surat pernyataan ini juga harus memuat sejumlah kondisi rumah produksi. Rumah produksi tidak dalam kondisi pailit dan atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaraan utang (PKPU).

Hal lain yang juga harus termuat dalam surat pernyataan adalah rumah produksi tidak dalam kondisi perkara pengadilan secara perdata maupun pidana.

Berikutnya, kondisi rumah produksi tidak pernah, tidak sedang dan tidak akan melakukan pengajuan dan atau menerima bantuan sejenis dari pemerintah pusat maupun daerah, dan atau badan usaha milik negara.

Kondisi lainnya adalah tidak ada konflik internal dan atau kepengurusan ganda, serta tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik.

Rumah produksi juga harus menyatakan bersedia mengikuti seluruh proses kurasi yang diadakan Kemenparekraf, serta menerima kriteria dan persyaratan pemilihan.

Rumah produksi harus menerima seluruh hasil keputusan tim kurator dan tidak melakukan upaya apapun, termasuk dan tidak terbatas pada upaya hukum, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi tim kurator dan atau Kemenparekraf.

Rumah produksi harus sanggup bertanggung jawab secara perdata maupun pidana terhadap seluruh dana bantuan pemerintah yang diberikan.

Singkat kata, penyelenggara mewajibkan kamu sebagai perwakilan rumah produksi untuk mengunduh dan menggunakan format surat pernyataan Rumah Produksi di link ini.

Syarat pendaftaran komunitas film

Sedangkan syarat pendaftaran komunitas film, penyelenggara harus perhatikan sejumlah ketentuan syarat berikut ini.

Komunitas film hanya dapat mengajukan satu film siap produksi atau sedang tahap penyelesaian produksi di tahun 2021.

Komunitas film yang berhak mendaftar adalah komunitas film yang bentuk organisasi legal formalnya adalah yayasan atau perkumpulan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

Sebagai yayasan atau perkumpulan, komunitas ini sudah berdiri sebelum tanggal 1 Januari 2019. Hal ini dapat dibuktikan melalui AD/ART Komunitas.

Apabila komunitas perfilman belum memiliki bentuk legal formal yayasan atau perkumpulan, maka sutradara atau produser yang mendaftar wajib memiliki portofolio film yang pernah berpartisipasi di kegiatan perfilman yang diakui oleh tim kurator.

Tim kurator mengakui 10 kegiatan perfilman yang layak menjadi portofolio, yaitu Festival Film Indonesia; Festival Film Dokumenter Yogyakarta; Minikino Film Week; Minikuno Monthly Screening; Jogja-NETPAC Asian Film Festival; Arkipel; Film,Musik, Makan; Program Pemutaran di Klub DIY Menonton; Program Pemutaran di Kinosaurus; Program Pemutaran di Kineforum.

Penyelenggara membatasi hanya film produksi sutradara atau produser yang pernah memproduksi karya film pendek atau dokumenter pendek yang masuk dalam kurasi program pemutaran film atau festival film di atas pada periode 2019-2021 saja yang dapat mendaftar.

Komunitas film yang berhak mendaftar adalah komunitas yang terdaftar sebagai stakeholder dunia perfilman dalam Badan Perfilman Indonesia (BPI). Jika bukan stakeholder, maka komunitas film wajib melampirkan surat rekomendasi resmi dari asosiasi, lembaga atau institusi yang merupakan stakeholder resmi BPI. Surat rekomendasi ini menyatakan jaminan kebenaran keberadaan komunitas film tersebut.

Pendaftar yang mendaftarkan komunitas film haruslah pribadi yang secara legal mewakili komunitas, sesuai akta pendirian dan atau AD/ART. Selain itu, pendaftar harus cakap secara hukum.

Komunitas film juga harus memiliki rekening bank yang masih aktif. Jika tidak memilikinya, komunitas film juga dapat menggunakan rekening pribadi yang secara hukum merupakan perwakilan sah. Untuk syarat ini, komunitas film harus melampirkan surat pernyataan.

Sama seperti syarat bagi rumah produksi, komunitas film yang menerima program bantuan ini direkomendasikan menggunakan jasa konsultan keuangan. Hal ini untuk memastikan berkas pertanggungjawaban administrasi dan keuangan lengkap dan sesuai dengan aturan yang ada dalam pemerintahan.

Daftar dokumen dan surat pernyataan yang diperlukan komunitas film untuk mengikuti program PEN subsektor film dapat dilihat di link ini.

Terhadap rumah produksi maupun komunitas film, penyelenggara menekankan pentingnya seluruh dokumen asli legalitas, identitas dan stempel serta seluruh dokumen persyaratan pendukung asli tandatangan. Ini semua wajib dibawa saat pelaksanaan pengikatan komitmen dan tandatangan perjanjian kerjasama jika rumah produksi dan komunitas film terpilih sebagai penerima bantuan.

Syarat film

Pihak penyelenggara menetapkan enam hal terkait syarat film yang dapat diajukan dalam program PEN sebsektor film ini.

Pertama, film yang siap produksi dalam jangka waktu pelaksanaan program di Oktober 2021 hingga 10 Desember 2021. Selain itu, film yang sedang dalam tahap penyelesaian produksi. Setidaknya, film ini sudah menyelesaikan tahap syuting dan akan selesai pada jangka waktu pelaksanaan program hingga 10 Desember 2021.

Kedua, program ini terbuka untuk semua genre film berbentuk film pendek atau film cerita fiksi dan atau film dokumenter pendek atau film cerita yang mendokumentasikan kenyataan. Durasi maksimal 30 menit.

Ketiga, konten film harus merujuk UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman, yaitu tidak mengandung adegan pornografi, kekerasan, radikal dan hal lain yang dilarang dalam peraturan tersebut.

Keempat, film wajib selesai hingga tahap final pada akhir periode program hingga 10 Desember 2021. Artinya, proses produksi telah menyelesaikan seluruh tahapan produksi dan siap untuk ditampilkan tanpa pengerjaan lebih lanjut.

Kelima, film masih pada tahap perencanaan atau persiapan produksi, maupun tahap produksi. Selain itu, film ini belum pernah didistribusikan untuk program atau acara lain. Penyelesaian kebutuhan dan kewajiban Hak Kekayaan Intelektual atas film tersebut menjadi tanggung jawab pihak rumah produksi atau komunitas film.

Keenam, Hak Kekayaan Intelektual tetap dimiliki pihak rumah produksi atau komunitas film. Hal ini lantaran dana PEN perfilman merupakan bantuan pemerintah di masa pandemi. Kemenparekraf atau instansi negara lainnya tetap dapat menggunakan hasil produksi untuk bahan promosi kegiatan kementerian, lembaga atau instansi pemerintah yang bersifat non komersial.

Tertarik? Buruan daftar dengan cara undah formulir di link ini dan unggah formulir sebelum 15 Oktober 2021 di link ini.

Saat ini, anggaran bantuan pemerintah bagi produksi film Indonesia masih dalam tahap pengajuan ke Kementerian Keuangan. Maka, catatan dari penyelenggara bagi kamu yang mengirim proposal, kamu tidak bisa menuntut Kemenparekraf jika pengajuan anggaran dana bantuan pemerintah ini tidak disetujui atau tidak tersedia ya.***(TP)

Foto: KAL VISUALS / Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *