Kekayaan-intelektual

Dua Instansi Ini Teken Perjanjian Kerja Sama Tentang Kekayaan Intelektual

Jakarta, EKRAF.net – Demi peningkatan penegakan hukum kekayaan intelektual, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM tandatangani perjanjian kerja sama penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.

Selain itu, perjanjian ini juga bertujuan memperbaiki iklim investasi di Indonesia terkait rezim anti pelanggaran kekayaan intelektual. Hingga kini, Indonesia masih termasuk dalam Priority Watch List United States Trade Representative (USTR). Priority Watch List ini terdapat dalam Special 301 Report yang dirilis oleh USTR pada 30 April 2021. Melalui Special 301 Report ini, Amerika Serikat melindungi inovasi dan kreativitas yang berasal dari Amerika Serikat di pasar luar negeri.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani dan Direktur Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkumham Freddy Harris pada konferensi pers virtual, Rabu (6/10) kemarin.


Baca juga:


Kerja sama yang berlaku hingga tiga tahun ke depan sejak penandatanganan ini, memuat lima aktivitas. Pertama, ruang lingkup pertukaran data dan/ atau informasi. Kedua, peningkatan koordinasi antar instansi terhadap pengawasan ekspor dan/ atau impor atas pelanggaran kekayaan intelektual dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Ketiga, pemeriksaan fisik bersama sebagai tindak lanjut dari perintah penangguhan sementara. Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kelima, kedua instansi ini juga bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di masing-masing bidang.

Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, kedua instansi wajib memberi informasi, materi, narasumber, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan demi peningkatan pengetahuan terkait border measures. Selain itu, kedua instansi juga wajib menghadiri pemeriksaan fisik barang bersama sebagai tindak lanjut perintah penangguhan sementara, sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Data terkini menunjukkan, hingga Juni 2021, terdapat 18 hak kekayaan intelektual yang terdaftar dengan berbagai jenis produk.***(TP)

Sumber & foto: Kemenkeu & USTR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *