Empat Manajemen Risiko OJK

Simak Empat Manajemen Risiko Yang Dipakai OJK!

Jakarta, EKRAF.net – Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perpanjang masa restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun tidak terlepas dari empat manajemen risiko yang menjadi pedomannya.

Pertama, kriteria debitur restrukturisasi yang layak mendapatkan perpanjangan dengan penerapan self assessment terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan dan masih memiliki prospek usaha.

Kedua, kecukupan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Bank diminta membentuk CKPN setelah ada penilaian terhadap debitur-debitur yang tidak lagi mampu bertahan setelah diberikan restrukturisasi pada tahap pertama.

Ketiga, prasyarat pembagian dividen. Bank yang akan melakukan pembagian dividen diminta mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.

Keempat, stress testing dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas Bank. Ketentuan lengkap mengenai kebijakan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini akan dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perubahan Kedua atas POJK Stimulus Covid-19 yang akan segera diterbitkan.


Baca juga:


Rapat Dewan Komisioner OJK juga memutuskan untuk mengeluarkan POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Kebijakan Stimulus BPR/BPRS.

Melalui rilis resminya, data debitur yang terestrukturisasi karena dampak pandemi pada Juli 2021 adalah 5 juta dengan outstanding restrukturisasi mencapai  Rp. 778,9 triliun. Dari jumlah debitur tersebut, 71,53 persen di antaranya adalah debitur UMKM.

Outstanding kredit restrukturisasi Covid-19 ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan posisi di awal penerapan stimulus.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan, tujuan keputusan perpanjang restrukturisasi ini adalah untuk terus menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas perbankan serta kinerja debitur restrukturisasi Covid-19 yang sudah mulai mengalami perbaikan.

“Restrukturisasi kredit yang kami keluarkan sejak awal 2020 telah sangat membantu perbankan dan para debitur termasuk pelaku UMKM. Untuk menjaga momentum itu dan memitigasi dampak dari masih tingginya penyebaran Covid-19 maka masa berlaku relaksasi restrukturisasi kami perpanjang hingga 2023,” kata Wimboh.

Dalam Rapat Dewan Komisioner, Kamis (2/9) kemarin, OJK putuskan perpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS.***(TP)

Sumber: OJK

Foto: Alice Pasqual /Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *