Restrukturisasi Kredit Perbankan dari OJK

Satu Tahun, Perpanjangan Masa Relaksasi Restrukturisasi Kredit Perbankan dari OJK

Jakarta, EKRAF.net – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun, terhitung sejak 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023.

Melalui keterangan tertulis OJK, keputusan ini demi menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional, stabilitas perbankan dan kinerja debitur restrukturisasi Covid-19 yang sudah mulai alami perbaikan.

“Restrukturisasi kredit yang kami keluarkan sejak awal 2020 telah sangat membantu perbankan dan para debitur termasuk pelaku UMKM. Untuk menjaga momentum itu dan memitigasi dampak dari masih tingginya penyebaran Covid-19 maka masa berlaku relaksasi restrukturisasi kami perpanjang hingga 2023,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Perihal perpanjangan relaksasi ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana mengatakan, keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan counter cyclical dan menjadi salah satu faktor pendorong yang diperlukan untuk menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum.

OJK mencatat sejumlah tanda membaiknya kinerja perbankan, seperti pertumbuhan kredit yang postiif sejak Juni 2021. Selain itu, angka Loan at Risk (LaR) menunjukkan tren menurun, tapi masih relatif tinggi. Angka NPL sedikit mengalami peningkatan dari 3,06 persen, pada Desember 2020, menjadi 3,35 persen pada Juli 2021.

“Perpanjangan restrukturisasi hingga 2023 diperlukan dengan tetap menerapkan manajemen risiko, mengingat adanya perkembangan varian delta dan pembatasan mobilitas, sehingga butuh waktu yang lebih bagi perbankan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan bagi debitur untuk menata usahanya agar dapat menghindari gejolak ketika stimulus berakhir,” kata Heru.


Baca juga:


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini akan mengatur penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), atau Unit Usaha Syariah (UUS) serta debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Masa perpanjangan relaksasi kredit ini berlaku hingga 31 Maret 2023.

Sedangkan ketentuan dana pendidikan perbankan, kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) serta Capital Conservation Buffer (CCB) tetap hanya akan berlaku sampai 31 Maret 2022.

Sebelumnya, pada Maret 2020, OJK telah menerbitkan kebijakan counter cyclical dampak penyebaran Covid-19, yaitu POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. Kebijakan ini berlaku hingga 31 Maret 2021.    

OJK terbitkan POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Stimulus Covid-19. Dengan POJK ini, OJK melakukan perpanjangan kebijakan relaksasi dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan stimulus, serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan bank hingga 31 Maret 2022.***(TP)

Sumber: OJK

Foto: aiman baser / Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *