Pernyataan Pemerintah dan Interpretasi Publik

Pernyataan Pemerintah dan Interpretasi Publik

Pernyataan Pemerintah dan Interpretasi Publik

Jakarta, EKRAF.net –Menyimak pernyataan Presiden Joko Widodo perihal perpanjangan PPKM Darurat, yang kini menggunakan istilah PPKM Level 3-4, di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021) semalam dan pemberitaan media massa tentangnya, tampak sekali pernyataan resmi pemerintah itu tidak tegas dan mengambang.

Hal ini tampak dari pernyataan tentang syarat pembukaan bertahap PPKM.

“Jika tren kasus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” ujar Joko Widodo.

Dalam pernyataan resminya, Joko Widodo tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa PPKM Darurat yang berlaku sejak 3-20 Juli 2021 diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Ia juga tidak menegaskan apakah PPKM Darurat pasti akan dibuka secara bertahap di tanggal 26 Juli 2021 atau justru diperpanjang kembali.

Lantas yang terjadi adalah media massa dan publik memahami pernyataan Joko Widodo itu bahwa PPKM Darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021.

Menanggapi komunikasi publik yang dilakukan Jokowi pada Selasa malam itu, Dosen Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Finsensius Yuli Purnama, berpendapat, judul-judul pemberitaan di media massa dan meme yang beredar terkait ketidakjelasan paparan pemerintah tersebut sudah menggambarkan secara jelas bagaimana pesan tersebut dipahami publik.

“Bahwa ada kesan tidak tegas dan mengambang. Hal itu berbahaya dan menjadi pedang bermata dua,” ujarnya kepada Ekraf.net.

Menurut Yuli Purnama, hal itu berbahaya bagi publik karena menempatkannya dalam ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan keresahan dan problem ekonomi. Di sisi lain, hal itu juga bisa menjadi lonceng pertanda berbahaya bagi kredibilitas pemerintah. Hasil survei LSI telah menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Joko Widodo turun dari 56,5 persen menjadi 43 persen pada Juni 2021.

Yuli Purnama juga menjelaskan, spekulasi tentu muncul menanggapi ketidaktegasan pemerintah tersebut. Pertama-tama, menurutnya, ini bukan problem penguasaan skill komunikasi yang rendah, namun ada sejumlah “beban” yang membuat Joko Widodo menjadi terkesan tidak bisa membuat keputusan dan hanya menyatakan akan ditinjau lagi hingga 26 Juni 2021.

“Salah satu beban utama tersebut adalah soal pertumbuhan ekonomi. Turunnya ekonomi Indonesia menjadi negara menengah ke bawah telah memukul beberapa jargon pembangunan Joko Widodo,” ungkapnya.

Yuli melihat kegamangan itu sebenarnya sudah tampak dalam kebijakan mengenai pelarangan mudik yang gonjang-ganjing dengan ambiguitas istilah mudik dan pulang kampung.

Meski demikian, di sisi lain Joko Widodo ingin tampil sebagai sosok tegas yang mampu mengatasi pandemi.

Perihal interpretasi yang dilakukan masing masing pihak terhadap pernyataan Joko Widodo yang ditayangkan secara langsung di kanal Youtube Sekretariat Presiden itu, Yuli Purnama berpendapat, hal itu merupakan risiko dari ketidaktegasan pesan Joko Widodo.

“Publik akhirnya menginterpretasi sendiri, begitu pula dengan media massa. Dan situasi ini semakin menekan publik yang secara ekonomi dan psikis kian lemah,” ujarnya.***(TP)

Foto: Zack Xavier / Unsplash


Baca juga:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *