kemenkeu

Catat! Sejak 1 April 2020, Pemerintah Beri Insentif Bagi Pengusaha yang Terimbas Corona

Jakarta, EKRAF.net – Saat ini tidak hanya Kepala BNPB dan Menteri Kesehatan yang sedang berpikir keras menghadapi wabah Corona. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani juga turut bekerja keras menyelamatkan perekonomian Indonesia, terutama sektor riil yang dampaknya dapat langsung terasa ke masyarakat.

Untuk itu, Sri Mulyani telah menentukan empat insentif pajak yang dapat membantu Wajib Pajak (WP) yang terimbas wabah Corona. Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 yang akan berlaku efektif, terhitung sejak 1 April 2020.

Sebagaimana disebutkan dalam rilis tertulisnya, Kementerian Keuangan menyebutkan keempat insentif tersebut terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pertama, pemerintah akan berikan insentif PPh Pasal 21 kepada para pengusaha dari klasifikasi 440 lapangan usaha yang merupakan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Dalam kebijakan ini, pemerintah akan menanggung PPh Pasal 21 dari pegawai dengan penghasilan bruto tetap dan teratur, yang jumlah maksimalnya Rp. 200 juta dalam setahun.

Untuk mendapatkan insentif ini, Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan untuk pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 kepada Kepala KPP terdaftar.

“Insentif pemerintah ini akan diberikan sejak Masa Pajak April 2020 hingga September 2020”, demikian tertulis di rilis pers yang dipublikasikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari.


Baca juga:

Perppu 1/2020: Angin Segar di Tengah Pandemi


Kedua, insentif PPh Pasal 22 Impor yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat pengusaha melakukan impor barang. Wajib Pajak yang akan mendapatkan insentif ini adalah Wajib Pajak yang usahanya sesuai dengan kode klasifikasi dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

Untuk dapat menerima insentif PPh Pasal 22 Impor ini, Wajib Pajak harus mengajukan secara tertulis, Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 kepada Kepala KPP di tempat Wajib Pajak terdaftar. Jangka waktu yang berlaku adalah sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan hingga 20 September 2020.

Ketiga, pemerintah akan berikan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang. Wajib Pajak dapat memperoleh insentif ketiga ini jika menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran secara tertulis kepada Kepala KPP tempat dirinya terdaftar. Jika memenuhi kriteria insentif, maka pengurangan besarnya angsuran akan berlaku hingga Masa Pajak September 2020.

Keempat, insentif PPN bagi Wajib Pajak yang memiliki klasifikasi lapangan usaha dan telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE. Syarat lainnya adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini merupakan Wajib Pajak yang PPN lebih bayar restitusinya paling banyak Rp. 5 miliar.

Dengan syarat ini, Wajib Pajak akan mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah.

Jika PKP tersebut memenuhi syarat, maka Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan berlaku untuk Masa Pajak sejak PMK 23 diundangkan hingga Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020. *** (TP)

Foto: www.kemenkeu.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *