candra-darusman-ahmad-marendra-oscar-motuloh-nyak-ina-raseuki

Pemerintah Harus Konsisten Kembangkan Musik

Pemerintah Harus Konsisten Kembangkan Musik

Jakarta, EKRAF.net – Pemerintah harus lebih konsisten mengembangkan musik. Hal ini merupakan tanggapan terhadap perubahan yang terjadi di periode pemerintahan saat ini yang memasukkan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) ke Kementerian Pariwisata.

Wendy Putranto dari M Bloc Space menyapaikan hal ini dalam sebuah diskusi dalam rangka Hari Musik Nasional yang diadakan Kami Musik Indonesia (KAMI), Koalisi Seni dan Yayasan Rumah Beta di Jakarta, Selasa (10/3) kemarin.

Cetak biru pengembangan musik 2015-2019 sudah terbentuk. Namun pada tahun 2015, pemerintah mendirikan Bekraf yang khusus menangani tata kelola ekonomi kreatif, terpisah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selain itu, Wendy juga mengingatkan bahwa pemerintah harus mewujudkan janji membangun infrastruktur musik yang layak di daerah. Menurut Wendy, “Musisi perlu touring circuit di Indonesia untuk tampil. Live show itu pendapatan utama musisi, baru setelahnya royalti dari platform streaming.”

Komitmen Pemerintah

Tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru membentuk direktorat baru yang juga mengurusi, salah satunya, bidang musik, yaitu Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru.

Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang juga hadir sebagai salah satu pemantik diskusi, menyatakan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan ekosistem musik Indonesia.

“Membangun ekosistem musik ini penting, kami siap memfasilitasi,” ujarnya di hadapan peserta diskusi yang sebagian besar merupakan pelaku industri musik.

Mahendra juga menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah berjanji bakal meneruskan pemajuan musik Indonesia melalui lima cara, yaitu perlindungan hak cipta, sistem pendataan terpadu, peningkatan apresiasi dan literasi musik dalam pendidikan, peningkatan kesejahteraan musisi, dan penyiapan infrastruktur pendukung.

Perihal pengembangan musik, direktorat baru ini akan memfokuskan diri pada enam point kegiatan. Pertama, penguatan, perlindungan, dan advokasi hak kekayaan intelektual dalam sektor musik. Kedua, pemajuan sumber daya manusia musik melalui sertifikasi musisi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Standar Kompetensi Global. Ketiga, sistem pendataan melalui Data Pokok Kebudayaan yang dilakukan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan. Keempat, peningkatan literasi melalui kajian dan pemetaan literasi musik.

Sebagai upaya diplomasi budaya di tingkat global, pemerintah juga berniat menjadikan negeri ini sebagai referensi musik dunia (world music) melalui penyelenggaraan acara musik Indonesia tingkat internasional, yang pada tahun ini rencananya diadakan di Bali. Keenam, pemerintah ingin menghidupkan dan mendorong makin banyaknya lagu anak yang sesuai dengan tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

Dalam presentasinya, Mahendra mengatakan, dalam pengembangan musik, direktoratnya akan berbagi tugas dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Harus sama-sama, agar hulu dan hilir satu konsep,” ucapnya.

Ciri musik Indonesia

Sementara itu, Nyak Ina Raseuki, Direktur Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta, menyoroti kekuatan musik Indonesia.

“Keanekaragaman adalah ciri musik Indonesia, yang mengikuti struktur dan perubahan masyarakatnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan berbeda-bedanya perkembangan masyarakat di bagian-bagian negeri ini, ada begitu banyak jenis musik bisa hidup. Ragam musik dari berbagai wilayah dunia memperkaya musik Indonesia sejak dulu. Musik dari Persia, India, Cina, dan Eropa bercampur baur dengan musik etnik.

Namun, banyak di antara kita yang kurang tahu tentang ragam musik di daerah lain, sehingga pertukaran pengetahuan ini perlu lebih didorong.

“Orang Jawa tahunya hanya musik yang lazim di Jawa, anak Kalimantan tahunya musik di sana. Mungkin kita tidak tahu juga apa yang terjadi dalam musik di bagian timur Indonesia,” ucap anggota Koalisi Seni tersebut.

Pada diskusi ini, Oscar Motuloh yang dikenal sebagai pewarta foto senior juga turut terlibat sebagai salah satu pemantik diskusi. Oscar membahas kaitan musik dengan politik, terutama masa menjelang dan awal-awal kemerdekaan.

Ia menyayangkan, kini banyak artefak sejarah yang rusak akibat kurang baiknya pengelolaan oleh pemerintah. Misalnya, biola WR Supratman, pencipta Indonesia Raya, yang dihibahkan keluarga ke Museum Sumpah Pemuda.

“Juga piringan hitam Indonesia Raya yang diproduksi pertama kali setelah kemerdekaan, tahun 1959 dan diterbitkan Lokananta. Kalau melihat kondisi master rekamannya di Lokananta, sebaiknya dikonservasi secara lebih baik,” tuturnya.

Candra Darusman, musisi yang menjadi moderator diskusi ini, menyimpulkan tiga hal penting. “Pemerintah punya kewajiban memfasilitasi, seniman memberi jiwa, sedangkan swasta membantu lewat CSR (corporate social responsibility)”, katanya menutup diskusi. *** (TP)


Facebook


Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *